Kadin Indonesia : FTZ Batam Lebih Baik di Bawah Naungan Pemerintah Pusat.

Maritimraya.com – Jakarta, China baru saja mengumumkan master plan untuk enam wilayah baru kawasan Free Trade Zone (FTZ), Hal itu ditempuh Negara dengan sebutan Republik rakyat Tiongkok  ini sebagai langkah strategis untuk terus maju di era reformasi yang baru. Wilayah baru FTZ tesebutkan berlokasi d ienam wilayah yakni, Provinsi Shandong, Jiangsu, Hebei,Yunnan, dan Heeilongjiang termasuk daerah otonomi Guabxi Zhuang, sesuai dengan rencana yang disuarakan dewan Negara (Parlemen).

“Membangun pilot (Wilayah) baru FTZ adalah keputusan terbanyak anggota partai komunis dari China Central Comitee beserta dewan Negara dan langkah untuk mengembangkan reformasi di era baru” bunyi rencana tersebut.

Dengan ini, total Negara yang menjadi kawasan FTZ sebanyak 18 wilayah.Seluruhnya menjadi pelopor bagi reformasi birokrasi dan juga metode baru dalam sistem pelayanan managemen dan invetasi asing yang masuk ke China.

Hal ini juga akan menambah fasilitasi pedagangan dan transportasi fungsi pemerintahan serta ekonomi yang lebih baik, termasuk hubungannya dengan dunia internasional. Perwakilan dari enam wilayah tersebut menyampaikan masing-masing wilayah FTZ baru akan menjalankan tugas dalam menata sistem pelayanan dan reformasi birokrasinya.

“Dan juga mengatasi masalah sistematik yang dianggap menghambat investasi, termasuk masalah dalam hal perdangangan dan keuangan dan juga untuk memperkuat kerjasama dengan kawasan regional dan Negara tetangga,” Pungkas perwakilan dalam acara peresmian 6 kawasan baru FTZ pada senin, (2/9)di China.

Lantas bagaimana dengan Batam, hingga saat ini wacana untuk mengganti FTZ masih bergulir, padahal amanat UU jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan FTZ Batam berlaku selama 70 tahun, istimewanya lagi, pengelolaan FTZ Batam langsung dibawah pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait.

Wacana pemerintah yang akan mengalihkan pengelolaan FTZ Batam di bawah pemerintah daerah dikhawatirkan membuat daya saing Batam menurun. Padahal sebagai kawasan tujuan investasi, hal pertama dibutuhkan investor adalah kepastian berusaha, terlebih posisi Batam yang strategis berada di jalur perdagangan dunia dan berhadapan dengan Singapura serta Malaysia. Selain itu status FTZ yang melekat pada Batam juga diakui telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Visinya harus dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dengan spesialisasi tertentu sesuai dengan karakter daerah, jadi tidak bisa terpisah” Ungkap Yani Motik, wakil ketua Kadin Indonesia, seperti dilansir 45terkini.com.

Yani mengungkapkan, kawasan FTZ Batam sebaiknya tetap di bawah pengelolaan pemerintah pusat agar pengelolaan Batam sebagai kawasan tujuan investasi menjadikan Batam mampu bersaing dan lebih kompetitif. Pengelolaanya menurut Yani, akan  lebih professional dan lebih berkepastian hukum.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menambahkan, kawasan FTZ Batam akan lebih menarik bagi investor asing bila dikelolah secara professional dan orang dari kalangan professional. Enny menyoroti rencana pemerintah yang akan menerapkan ex-officio dengan begitu FTZ akan dikelolah pemerintah daerah.

“Hal itu akan berdampak bagi iklim investasi di Batam, Karena pergantian itu otomatis juga akan diikuti dengan pergantian kebijakan atau regulasi. Nah, jika seperti ini, tentu bisa menimbulkan ketidakpastian bagi investor, padahal kita ketahui bahwa Batam adalah kawasan industri dimana investor sangat membutuhkan namanya kepastian dalam berusaha,”Ungkapnya.

Terlebih letak Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadikan Batam banyak dilirik investorkarena status FTZ yang banyak memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk insentif, “Pemerintah harus bisa menangkap suasana kebatinan investor, yang mereka butuhkan adalahkepastian hukum, kepastian dalam berusaha, mereka butuh kenyamanan berusaha, agar perekonomian juga bisa bergerak dan meningkat, “Tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *