MARITIMRAYA.Com, BATAM – Penyelenggaraan rapat yang diprakasai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Selasa (12/10) yang dihadiri instansi perhubungan Laut/ darat, Badan Usaha Pelabuhan, Agen Pelayaran dan berbagai organisasi nelayan diduga tidak transparan dan daftar undangan dimanipulasi .
Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPD – KNTI) Kota Batam Amrah Fahnani SH menyoroti daftar undangan dalam acara hajat hidup nelayan – nelayan menangkap ikan yang terganggu oleh posisi kapal asing LayUp/parkir.diperairan Galang.
Persoalannya di daftar undangan tercantum nama KNTI Kota Batam namun tidak diundang., ” Daftar undangan kami terima setelah dua jam acara selesai ini perlu penjelasan” Ujarnya
Selain KNTI, ada juga dua organisasi nelayan yang nasibnya sama dengan KNTI, yakni, PNTI dan LKPI yang tidak disampaikan undangannya ” Organisasi nelayan yang menerima undangan dalam pertemuan rapat hanya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini ada apa” Tanya Amrah.
Amrah berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri merupakan orang tua bagi nelayan – nelayan dan tentu terbuka bagi semua organisasi kenelayanan tanpa pilih kasih.
Dijelaskanya Selama ini DPD – KNTI Kota Batam aktip bersosialisasi untuk kesejahteraan nelayan tradisional dan kecil dan melaporkan semua kegiatan ke Pemko Batam, Dinas Perikanan Kota Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.” Dengan bersinergi tentu kesejahteraan nelayan tradisional dan kecil akan terujud” Ujarnya.
Seperti diketahui Sebelumnya acara dilaksanakan di ruang rapat kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Batam guna menanggapi keluhan nelayan terhadap kapal – kapal asing LayUp diperairan Galang Batam .
Ditenggarai posisi beberapa Kapal diluar titik koordinat berdekatan dengan nelayan menangkap ikan, tentu tidak nyaman, serta riskan bagi kapal tradisional** Am
