MEDAN, MARITIMRAYA.COM (MARA) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW KNTI) Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Isa Al-Basir, menegaskan pentingnya nelayan kecil dan tradisional di daerah tersebut untuk bersatu dalam wadah organisasi nelayan.
“Nelayan kecil dan tradisional harus bersatu dalam sebuah organisasi agar terdata dan terlindungi. Dengan begitu, mereka dapat memiliki BPJS Ketenagakerjaan serta terdaftar dalam sistem KUSUKA,” ujar Basir.
Menurutnya, pendataan nelayan kecil menjadi hal penting yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah provinsi. Selain itu, data tersebut juga akan memastikan setiap program pemerintah dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan.
Basir juga menyoroti pentingnya penegakan hukum di laut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi nelayan kecil dalam bekerja. Ia meminta agar pemerintah menindak tegas praktik illegal fishing, termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta aktivitas pencurian ikan.
“Selain pendataan dan ancaman illegal fishing, kami juga berharap adanya peningkatan pendidikan bagi anak-anak nelayan. Karena itu, kami mendorong agar kampus-kampus di Sumatera Utara memberikan afirmasi pendidikan bagi anak-anak nelayan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, juga menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
“Jika UU Nomor 7 Tahun 2016 benar-benar diimplementasikan, kehidupan nelayan kita akan jauh lebih baik. Mereka bisa hidup setara dengan masyarakat modern di perkotaan, tidak lagi berada di garis kemiskinan, bahkan miskin ekstrem,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
“Akademisi lintas disiplin ilmu perlu terlibat dalam memikirkan kehidupan para nelayan sebagai penyedia protein terbaik bagi bangsa. Pemerintah juga harus mengakomodasi masukan para akademisi sebagai dasar kebijakan, agar hasil riset dan kajian mereka benar-benar membawa jalan kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkas Hendra. (*)
