Bintan, maritimraya.com (MARA) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI), Dani Setiawan, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pesisir harus berlandaskan prinsip keadilan serta berpihak kepada masyarakat, khususnya nelayan kecil dan tradisional.
Penegasan tersebut disampaikan Dani saat membuka puncak kegiatan Rembuk Agraria Pesisir 2026 di Kampung Kawal Pantai, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (7/11/2026). Kegiatan yang dihadiri sekitar 400 nelayan itu menjadi momentum konsolidasi sekaligus ruang dialog antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Dani menyampaikan bahwa Rembuk Agraria Pesisir merupakan agenda nasional DPP KNTI untuk merespons berbagai persoalan agraria yang dihadapi masyarakat pesisir di sejumlah wilayah Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 1–11 November 2026 di delapan provinsi, dengan rangkaian terakhir dijadwalkan berlangsung di Fakfak, Papua Barat, pada 11 November 2026.
Dani menegaskan, KNTI secara konsisten menjadikan konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan perjuangan dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“KNTI selalu memegang konstitusi, khususnya Pasal 33, yang merupakan amanat untuk kepentingan rakyat,” tegas Dani.
Ia kemudian mengulas perjalanan perjuangan KNTI sejak organisasi tersebut berdiri pada 2009. Salah satu perjuangan penting yang dilakukan adalah menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil dan tradisional, terutama terkait pemberian izin kepada investor untuk melakukan pengkaplingan wilayah pesisir.
Menurut Dani, perjuangan tersebut ditempuh melalui kajian hukum, advokasi, dan perdebatan terhadap regulasi yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Upaya itu bahkan berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai, putusan MK yang mengabulkan perjuangan KNTI menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat pesisir, termasuk masyarakat hukum adat yang telah memiliki aturan dan tatanan kehidupan jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Hak-hak masyarakat harus dihormati dan dijaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dani mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada pemilik modal atau pelaku usaha berskala besar. Nelayan kecil dan tradisional juga harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengakses serta memanfaatkan sumber daya kelautan.
“Distribusi sumber daya alam harus merata dan adil. Jangan karena ada kapal besar, nelayan kecil justru semakin dikecilkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan KNTI dan masyarakat nelayan dalam setiap proses penyusunan maupun pengambilan kebijakan terkait pengelolaan laut dan wilayah pesisir.
Menurutnya, nelayan merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah tangkap serta berbagai persoalan yang terjadi di kawasan pesisir. Karena itu, aspirasi mereka harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah pembangunan.
Dani menambahkan, pengelolaan laut harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem, menghormati hukum adat, serta memastikan masyarakat pesisir dapat menikmati sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Saat ini, KNTI telah berkembang dengan kepengurusan yang hadir di 82 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menjadi modal organisasi untuk memperluas advokasi dan memperkuat perjuangan hak-hak nelayan kecil dan tradisional.
Rembuk Kampung Jadi Dasar Pemetaan Wilayah Pesisir
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Syukur Hariyanto, yang akrab disapa Bang Buyung, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rembuk Agraria Pesisir 2026 diawali dengan rangkaian Rembuk Kampung Pesisir yang melibatkan masyarakat nelayan secara langsung.
Dalam laporannya, Syukur menyampaikan bahwa proses tersebut dilakukan melalui pemetaan kawasan pesisir, terutama wilayah tangkap dan lokasi permukiman nelayan.
Pemetaan dan pengumpulan informasi berlangsung selama kurang lebih enam bulan dengan melibatkan kalangan akademisi. Melalui proses tersebut, masyarakat nelayan bersama para pendamping mengidentifikasi berbagai persoalan, merumuskan poin-poin penting, serta membangun komitmen dan kolaborasi, termasuk dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Tahapan ini menjadi landasan agar pembahasan dalam Rembuk Agraria Pesisir tidak hanya bertumpu pada perspektif organisasi, tetapi juga berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat pesisir.
Puncak kegiatan tersebut turut dihadiri Dewan Penasihat DPP KNTI Ray Rangkuti, Ketua DPW KNTI Provinsi Kepri Amrah Fahnani, jajaran pengurus DPD KNTI kabupaten/kota se-Kepri, serta sekitar 400 nelayan.
Hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan, perwakilan DPRD Provinsi Kepri, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polri, instansi terkait, akademisi, dan mahasiswa.
Dialog Nelayan dan Pemerintah Hasilkan Tiga Komitmen
Memasuki sesi diskusi dan dialog, suasana Rembuk Agraria Pesisir 2026 berlangsung dinamis. Sejumlah nelayan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada perwakilan pemerintah dan unsur terkait.
Interaksi melalui diskusi dan tanya jawab tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan sekaligus upaya mencari solusi bersama terhadap persoalan hak tenurial, perlindungan ruang hidup, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dari hasil pembahasan tersebut, forum Rembuk Agraria Pesisir 2026 di Kabupaten Bintan merumuskan tiga komitmen bersama yang menjadi poin penting untuk ditindaklanjuti.
Adapun tiga komitmen tersebut meliputi:
- Perlindungan hak tenurial, yakni melindungi hak tenurial nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.
- Jaminan ruang hidup dan penghidupan, yakni menjamin keberadaan ruang hidup serta ruang penghidupan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.
- Integrasi hasil rembuk dalam pembangunan daerah, yakni memasukkan hasil Rembuk Agraria Pesisir ke dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan tindak lanjut yang terukur dan terbuka.
Ketiga komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai rumusan dalam forum, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat pesisir.
Ketua Panitia Pelaksana Syukur Hariyanto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNTI Kabupaten Bintan sekaligus Sekretaris Wilayah DPW KNTI Provinsi Kepri, bersama jajaran panitia berharap hasil rembuk tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi nelayan, pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, perjuangan melindungi hak tenurial, menjaga ruang hidup, serta menjamin keberlanjutan penghidupan nelayan kecil dan tradisional dapat memperoleh dukungan nyata melalui kebijakan pembangunan daerah.**Am
