Jakarta, maritimraya.com (mara) – Aliansi Peduli Rakyat Menggugat (APRM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Selasa (23/6/2026). Sekitar 100 peserta yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Dalam demonstrasi itu, massa membawa berbagai alat peraga seperti pengeras suara (mokom), spanduk, poster, serta bendera. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik monopoli kerja dan penyelewengan kewenangan dalam pengelolaan kebijakan teknis di lingkungan BTKP.
Koordinator lapangan APRM, berinisial SB, menyampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan dinilai telah membatasi ruang gerak pelaku usaha nasional. Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut berdampak pada menurunnya daya saing dan menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat.
“Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi merusak sistem pelayanan publik, menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menggerus kepercayaan masyarakat,” ujar SB dalam orasinya.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta agar kebijakan BTKP terkait sistem maker to maker dibatalkan karena dinilai berpotensi menimbulkan monopoli merek oleh perusahaan tertentu.
Selain itu, APRM juga menyoroti kebijakan yang mewajibkan pelatihan tenaga ahli (training) liferaft dilakukan langsung di China. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan dan merugikan pelaku usaha dalam negeri.
Tak hanya itu, massa juga mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lingkungan BTKP. Mereka menilai, jika dibiarkan, praktik tersebut dapat semakin merugikan dan mempersulit pengusaha nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BTKP belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat juga belum mendapat respons.
APRM menyatakan akan melanjutkan aksi ke tingkat yang lebih tinggi apabila tuntutan mereka tidak direspons. Massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan di Gedung DPR RI, khususnya kepada Komisi V yang membidangi perhubungan dan infrastruktur.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.** Tim
