Batam, maritimraya.com (MARA) – Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) memperkuat kapasitas organisasi dan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan melalui serangkaian pelatihan dan diskusi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Agenda tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Di Karimun, DPP KNTI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Community Action Plan bersama DPD KNTI Kabupaten Karimun dengan melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait. Sementara di Batam, pengurus DPP KNTI berdiskusi mengenai potensi Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Pulau Buluh.
Sekretaris Jenderal DPP KNTI Niko Amrullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari arah organisasi dalam meningkatkan kapasitas nelayan sebagai manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, persoalan wilayah tangkap, serta dinamika pembangunan di kawasan pesisir.
Hal itu disampaikan Niko saat bersama pengurus DPP KNTI, Jess Adams, mengunjungi Sekretariat Bersama DPW KNTI Provinsi Kepri dan DPD KNTI Kota Batam, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut disambut Ketua DPW KNTI Kepri Amrah Fahnani, Sekretaris Wilayah Syukur Harianto, Ketua DPD KNTI Kota Batam Armen Mustika, serta Wakil Ketua I Amrullah Mursalim.
Niko menjelaskan, dalam FGD dan Community Action Plan di Kabupaten Karimun, terdapat sejumlah pembahasan penting, di antaranya identifikasi potensi masyarakat pesisir untuk penyusunan perencanaan mitigasi terhadap berbagai dampak yang berpotensi terjadi. Selain itu, KNTI melakukan pemetaan persoalan tenurial dan akses nelayan terhadap daerah penangkapan ikan.
Menurut Niko, persoalan ruang tangkap nelayan perlu menjadi perhatian ketika berbagai program pembangunan nasional masuk ke daerah. Ia menilai, kepentingan nelayan tradisional perlu diperkuat melalui data agar komunitas nelayan memiliki dasar yang kuat dalam melakukan negosiasi terhadap program pembangunan.
“Kita bicara dengan data. Kuncinya KNTI bicara dengan data,” ujarnya.
Dalam kegiatan di Karimun tersebut, KNTI juga menyoroti dukungan pemerintah daerah terhadap nelayan melalui kerja sama dengan BPR berupa pinjaman dengan bunga nol persen. Niko menyebut kebijakan tersebut menjadi salah satu dukungan yang dapat memperkuat akses permodalan bagi nelayan.
DPP KNTI juga mengunjungi Desa Gemuruh untuk melihat kondisi transportasi antarpulau serta potensi hasil bumi masyarakat setempat.
” Kado istimewa datang dari dukunga Pemkab Tanjung Balai karimun memberi subsidi kerjasama DPD KNTI dengan BPR dengan bungah pinjaman 0 persen, guna meningkatkan usaha ekonomi nelayan” Ujarnya
Sementara di Kota Batam, DPP KNTI membahas pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih, termasuk koperasi di Pulau Buluh yang saat ini masih dalam proses administrasi dan legalitas. Pengurus DPP KNTI juga mengunjungi salah satu usaha anggota yang bergerak di bidang penyediaan alat keselamatan kemaritiman untuk kapal. Potensi pengembangan usaha tersebut dibahas, termasuk peluang kemitraan dengan kapal niaga maupun kebutuhan keselamatan kapal patroli.
Niko menyampaikan, nelayan tradisional saat ini menghadapi tantangan global berupa perubahan iklim. Karena itu, menurut dia, potensi yang dimiliki nelayan dan komunitas pesisir perlu dipersiapkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut.
“Kita persiapkan potensi yang kita miliki. Maka slogan KNTI, terorganisasi, terdidik, mandiri, harus menjadi pedoman untuk beradaptasi. Bukan hanya dalam bidang ekonomi menuju kemandirian ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan nelayan dalam berbagai proses pembangunan dan kehidupan berbangsa perlu dimaknai sebagai bagian dari perjuangan organisasi dalam memperkuat posisi nelayan, KNTI akan terus memperjuangkan perlindungan bagi nelayan.**Am
