Bintan, maritimraya.com (MARA) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), menggelar dialog kebijakan bersama pemerintah, akademisi, aparat keamanan, dan nelayan untuk mendorong pengelolaan kawasan tenurial nelayan yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan yang digelar di Kampung Kawal, Kabupaten Bintan, Kamis (27/8/2026), mengusung tema “Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan.” Dialog ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahap pertama yang digelar pada Februari 2026.
Koordinator Wilayah KNTI Sumatera, Azwar Anas, mengapresiasi dialog tersebut. Ia menilai nelayan tradisional membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam perlindungan wilayah tangkap, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Nelayan kecil perlu mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, serta jaminan kesehatan. Mereka mempunyai hak mendapatkan perlindungan tenurial laut,” kata Azwar.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Bintan, Syukur Harianto, mengatakan pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan perlu memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan sumber daya laut agar tetap berkelanjutan.
Menurutnya, ruang tangkap nelayan semakin terbatas akibat perkembangan kawasan industri dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Selain itu, regulasi dan pengembangan ekonomi masyarakat dinilai masih perlu lebih berpihak kepada nelayan tradisional.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan mendorong nelayan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Nelayan tidak hanya menangkap dan menjual hasil laut, tetapi juga perlu mengembangkan kegiatan pengolahan sebelum dipasarkan.
“Nelayan tidak hanya menangkap lalu menjual, tetapi ditingkatkan dengan menangkap, mengolah, kemudian menjual,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, nelayan juga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari ancaman terhadap mangrove, keterbatasan ruang tangkap, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan pesisir. Masukan tersebut akan dirumuskan KNTI bersama akademisi untuk menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah.
Dialog dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Polres Bintan, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta puluhan anggota dan pengurus KNTI tingkat kecamatan.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai komitmen untuk menyampaikan hasil dialog kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan program bantuan, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan nelayan agar lebih tepat sasaran.(*)
