MARITIMRAYA.Cim – Batam, Anggota Komisi II DPR Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin menyorot bantuan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi untuk nelayan kota Batam sangat sedikit yang dibagikan kepada Nelayan, sehingga program bantuan pemerintah pusat tidak maksimal dilakukan pemerintah Kota Batam.
Sesuai data yang dikantongi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, jumlah nelayan Kota Batam 7000 Orang Nelayan, dengan perincian yang mendapatkan bantuan BBM bersubsidi hanya 1631 nelayan, sedangkan 5369 nelayan tidak mendapat BBM bersubsidi.
Hal ini disampaikannya saat bincang – bincang warung kopi bersama Ketua LSM Aliansi Alarm Indonesia Antoni, bersama Sekjend Ucok Pak Pahan, Pengurus Inti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI ) Kota Batam Amrullah Mursalim, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bengkong, Raja, serta sejumlah Pimpinan Redaksi Media Online Batam pada pekan lalu.
” Saya pikir BBM bersubsidi ini tentu sangat dibutuhkan dan membantu Nelayan yntuk menangkap Ikan” Ucapnya
Tentu ini menjadi pertanyaan besar semua pihak mengapa hanya sebahagian kecil nelayan yang mendapatkan BBM bersubsidi .
Pengurus Inti KNTI Kota Batam, Amrullah menyampaikan BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional Batam merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada nelayan, baik kategori nelayan Utama, Nelayan Musiman dan nelayan Sambilan yang memiliki kapal.
Namun dikeluhkan untuk mendapatkan surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang dikeluarkan kantor cabang Dinas perikanan Provinsi Kepulauan Riau prosesnya memakan waktu, karena petugas tersebut harus datang melihat langsung Kapal dilokasi,”
Proses surat keterangan RT, RW, Lurah, Camat dan Dinas Perikanan Kota Batam prosesnya cepat, cuma surat TDKP keluarnya lama, mungkin jumlah petugas untuk ke lokasi kampung nelayan terbatas” Sebutnya.
Sepatutnya di zaman yang modren kini bisa digunakan petugas dengan merubah cara- cara manual dengan menggunakan alat elektronik agar lebih efisien, ” , kalau permohonan masuk 5000 berkas di Dinas perikanan, sedangkan petugas berjumlah 20 orang tentu prosesnya lama, ini yang harus dirubah agar pelayanan efisien” Katanya.
Secara terpisah kepala kantor Dinas Perikanan Kota Batam Husnaini yang diwakili Kepala UPT pelayanan perikanan Advokat mengatakan terkait surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikeluarkan pihaknya selama ini prosesnya cepat.
Hal ini dikatakanya saat ditemui awak media di kantornya pada Senin (30/5/2022)
” Selama melengkapi persyaratan permohonan BBM bersubsidi lengkap, paling lama 17 menit rekomendasi sudah keluar” ujarnya.
Advokat menjelaskan ada dua jenis BBM bersubsidi untuk nelayan yaitu BBM Solar dan semenjak BBM premium dihapus maka sejak April 2022 di ganti BBM bersubsidi jenis Pertalite
“Memang tahun lalu jumlah nelayan yang mendapat BBM bersubsidi 1631 nelayan, tapi semenjak BBM premium dihapus otomatis rekomendasi subsidi BBM premium sudah tidak berlaku lagi, jadi ada perubahan sampai mei 2022 yang mengantongi rekomendasi BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 444 nelayan , dan 474 nelayan telah mengantongi rekomendasi BBM bersubsidi jenis Solar” Tutupnya **Tim
