Batam, maritimraya.com (MARA) – PT Pelindo Regional 1 Cabang Batam memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mengoptimalkan pengoperasian layanan kepelabuhanan di Perairan Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), Kota Batam.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama sejumlah instansi pemerintah dan asosiasi pengguna jasa pelayaran di wilayah perairan Nipa, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, serta Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal) Pulau Nipa.
Dari unsur dunia pelayaran turut hadir perwakilan Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Cabang Batam, Indonesian Ship Agents Association (ISAA) Batam, INSA Cabang Tanjung Balai Karimun, dan ISAA Tanjung Balai Karimun. Hadir pula Executive Direktur Pelindo Regional 1 Sumatera Utara, Junaidi Ramli.
Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Capt. Sunaryanto, mengatakan FGD tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi antarinstansi dan pengguna jasa terkait rencana pengoperasian layanan marine di NTAA.
“Perairan Nipa merupakan wilayah kerja KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Kami sangat mendukung kegiatan ini karena nantinya akan memberikan manfaat bagi UMKM, industri, serta berbagai sektor turunan dari jasa marine di NTAA,” ujar Sunaryanto kepada awak media.
Menurut dia, aktivitas Ship to Ship (STS) di perairan Nipa saat ini melibatkan dua badan usaha pelabuhan (BUP), yakni Pelindo dan PT Asinusa.
Sementara itu, General Manager Pelindo 1 Cabang Batam, Capt. Yudi Hernawan, mengatakan Pelindo telah mengantongi izin konsesi serta izin lingkungan sebagai dasar untuk mendukung pengoperasian kegiatan kepelabuhanan di NTAA.
Karena itu, kata Yudi, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan pengguna jasa diperlukan agar berbagai layanan marine dapat berjalan optimal.
Layanan tersebut meliputi Ship to Ship (STS), mooring master, pemanduan, bunkering, waiting order, hingga perbaikan kapal. Pelindo juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas STS, kapal tunda, dan Landing Craft Tank (LCT).
“Kami membutuhkan dukungan dari stakeholder dan pengguna jasa terkait layanan kegiatan jasa marine, sehingga kegiatan STS, mooring master, bunkering, waiting order, serta perbaikan kapal dengan kesiapan fasilitas, kapal tunda, dan LCT dapat berjalan lancar,” kata Yudi.
Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari pihak KSOP, sebelum 2023 aktivitas kapal di perairan Nipa cukup tinggi. Dalam satu bulan, jumlah kapal yang datang disebut dapat mencapai 80 hingga 100 kapal.
Kondisi tersebut menjadi peluang yang ingin kembali dioptimalkan Pelindo dengan menjadikan NTAA sebagai salah satu kawasan layanan marine yang mampu menarik kapal dari berbagai negara.
“Selama ini kapal berkegiatan di Singapura dan Malaysia, sedangkan kita sebagai penonton. Ke depan, kami berharap owner kapal dari seluruh dunia dapat memanfaatkan layanan di NTAA,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, peserta juga memberikan berbagai masukan terkait kesiapan pelayanan, koordinasi antarinstansi, serta prosedur pelayanan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di NTAA.
Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan referensi Pelindo bersama instansi terkait dalam menghadapi persaingan pelayanan jasa marine dengan negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.
Yudi menyebut salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah membangun kepercayaan pemilik kapal terhadap layanan di Indonesia. Menurutnya, isu keamanan, birokrasi, serta persepsi terhadap pelayanan dapat menjadi pertimbangan bagi shipowner dalam menentukan lokasi kegiatan kapalnya.
Selain itu, dinamika geopolitik global, termasuk konflik di sejumlah kawasan, juga dinilai turut memengaruhi aktivitas dan keputusan industri pelayaran internasional.
“Kami optimistis dengan adanya dukungan stakeholder dan nota kesepahaman yang dibangun bersama, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk disampaikan kepada shipowner sehingga mereka memiliki kepercayaan terhadap pelayanan di Indonesia,” katanya.
Dalam forum tersebut, seluruh unsur lintas sektor pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pengoperasian kembali kegiatan STS di NTAA. Namun, sejumlah catatan dari pengguna jasa pelayaran juga disampaikan, terutama terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) CIQP dalam pelaksanaan pemeriksaan dan patroli terhadap kapal.
FGD tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut setelah Pelindo Batam kembali memperoleh izin konsesi dari Kementerian Perhubungan pada 6 Mei 2026. Dengan izin tersebut, pengoperasian layanan jasa marine di NTAA kembali dipersiapkan, termasuk layanan Ship to Ship (STS), mooring master, dan pemanduan yang dikelola PT Pelindo Jasa Maritim (PJM), anak perusahaan Pelindo.
Senior Manager PT Pelindo Jasa Maritim, Capt. Sindu, mengatakan pihaknya siap mendukung pengaktifan kembali kegiatan STS di NTAA. Namun, dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Pelindo Jasa Maritim merupakan anak perusahaan Pelindo dan tentu akan menghidupkan kembali kegiatan STS. Kami membutuhkan dukungan seluruh stakeholder sehingga kegiatan ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua,” ujar Sindu.
Ia menambahkan, layanan marine di NTAA terakhir kali dilaksanakan Pelindo pada 2023. Dengan kembali beroperasinya layanan tersebut, Pelindo berharap aktivitas kepelabuhanan di perairan Nipa dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Terakhir kita melayani jasa marine di NTAA tahun 2023,” Tutupnya. ** Am
