Jakarta, maritimraya.com (mara) – Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Dani mengungkapkan, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data FAO tahun 2020, konsumsi ikan Indonesia mencapai 44,4 kilogram per kapita per tahun, berada di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Sementara itu, data Our World in Data tahun 2023 menunjukkan konsumsi ikan Indonesia sebesar 40,42 kilogram per kapita, masih lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 51,03 kilogram per kapita. Adapun pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat capaian konsumsi ikan masyarakat nasional sebesar 26,08 kg per kapita per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah serius untuk membangun budaya konsumsi ikan di masyarakat. Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah melalui program MBG yang menyasar anak-anak usia sekolah.
“Mengonsumsi ikan harus menjadi rutinitas keseharian masyarakat Indonesia. Program MBG menjadi cara terbaik untuk mengenalkan konsumsi ikan sejak usia dini sehingga ke depan menjadi kebiasaan yang baik. Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga dapat membantu menurunkan malnutrisi dan menekan angka stunting,” ujar Dani.
Ia menilai, peningkatan konsumsi ikan melalui MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi sektor perikanan nasional. Namun, berdasarkan temuan KNTI di sejumlah daerah pesisir, serapan hasil perikanan dalam pelaksanaan MBG masih sangat minim. Bahkan, di beberapa wilayah menu yang disediakan tidak mencantumkan ikan maupun produk perikanan lainnya.
“Padahal MBG sejak awal dirancang sebagai program yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Berdasarkan temuan KNTI, di sejumlah daerah pesisir justru tidak ditemukan menu ikan atau hasil perikanan dan kelautan lainnya, seperti rumput laut, dalam paket makanan yang diberikan,” katanya.
Menurut Dani, rendahnya pemanfaatan hasil perikanan dalam MBG disebabkan oleh persoalan distribusi, ketersediaan bahan baku, serta kapasitas pengolahan produk perikanan. Oleh karena itu, KNTI mendorong perbaikan tata kelola rantai pasok sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan dan budidaya lebih mudah diakses oleh pengelola dapur MBG.
KNTI mengusulkan lima langkah strategis. Pertama, revisi ketentuan teknis yang dinilai menghambat masuknya produk perikanan ke dalam rantai pasok MBG, termasuk kebijakan yang tidak memperkenankan penggunaan produk beku (frozen).
Kedua, penguatan koperasi perikanan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. Koperasi dinilai dapat menjadi penghubung antara produksi masyarakat pesisir dan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
“Koperasi perikanan harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuplai kebutuhan pangan bergizi. Tidak hanya ikan segar dan produk olahan, tetapi juga komoditas kelautan seperti rumput laut yang kaya gizi,” ujarnya.
Ketiga, peningkatan kapasitas nelayan dan koperasi dalam memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini mencakup pendampingan dan pelatihan terkait penanganan pascapanen, rantai dingin, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
Keempat, memastikan tata kelola MBG berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dani menegaskan, keterbukaan informasi terkait pengadaan bahan pangan dan penunjukan pemasok perlu dilakukan secara berkala.
Kelima, memastikan ikan menjadi bagian rutin dalam menu MBG. Ia mengusulkan agar ikan setidaknya disajikan dua kali dalam sepekan untuk memberikan manfaat gizi optimal bagi anak-anak sekaligus meningkatkan permintaan domestik produk perikanan.
“Oleh karena itu, perlu langkah tegas dari pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, untuk memastikan menu ikan menjadi bagian dari MBG. Paling tidak dua kali dalam seminggu. Dengan begitu, peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi nelayan dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.(*)
